Inovasi Kebijakan dalam Pusaran Penerapan Sains dan Kepentingan Politik: Lesson Learnt Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

COVID-19 saat ini sudah dianggap bukan ancaman di banyak negara (WHO, 2023). Di Indonesia sendiri, bahaya COVID-19 seolah sudah hilang dengan mulai dihapuskannya aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Presiden menyatakan menghapus PPKM melalui Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022 (Setneg, 2022). Namun demikian proses hingga munculnya penghapusan kebijakan PPKM dan kembalinya kita kepada era baru pasca-COVID-19 dimulai dari beragam tantangan penanganan pandemi. Kondisi yang saat ini kita hadapi berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Secara global penanganan pandemi COVID-19 dapat dikategorisasi menjadi dua pendekatan besar. Pendekatan yang pertama adalah peran negara yang semakin dominan atau otoriter (Manson, 2020) sebagaimana yang ada terjadi di Tiongkok (Hu dan Sidel, 2020) dan Vietnam (Taniguchi, 2022). Pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan yang demokratis (Kavanagh dan Singh, 2020). Pendekatan ini yang secara umum dilakukan oleh mayoritas negara di dunia dengan kapasitas masing-masing sebagaimana yang kemudian dimunculkan dalam pemeringkatan penanganan pandemi oleh The Lowy Institute dari Australia pada 2021 dan juga hasil kajian Jamison dkk pada 35 negara dari berbagai benua kecuali Afrika (2020). Meskipun terdapat dua corak pendekatan, sejatinya yang terjadi adalah dinamika pengarusutamaan sains dalam penanganan pandemi sesuai kapasitas masing-masing negara. Negara-negara dengan pilihan pendekatan otoriter, tetap saja menggunakan basis-basis saintifik dalam merespon pandemi. Pun demikian dengan negara yang memilih untuk berlaku demokratis, mereka juga menjadikan sains sebagai dasar respon pandemi. Dengan mengangkat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang diperkuat dengan data lapangan dari Kota Depok dan Kota Surakarta , artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana sains dan politik membentuk pilihan-pilihan kebijakan.