Kebijakan Anti Kolusi dalam Penyelenggaran Pemerintahan

Pelaksanaan desentralisasi telah membawa banyak perubahan dalam kewenangan daerah, hal tersebut memicu praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Oleh sebab itu, saat ini diperlukan reformasi sistem otonomi daerah, dan yang tak kalah penting reformasi mentalitas (etis dan moral) pejabat pemerintah daerah. Etika dan moral yang baik, serta rasa malu berperilaku menyimpang harus turut serta menjadi landasan dalam bersikap, mengatur dan menyediakan layanan publik. Dengan tetap konsisten menggunakan etika dan moralitas sebagai standar berperilaku atas dasar pertimbangan benar dan salah serta baik dan buruknya sesuatu, maka tata kelola yang baik dalam pemerintahan dapat tercapai, utamanya dalam menumpas praktik KKN. Pada penelitian kali ini, peneliti penggunakan metode studi pustaka. Data yang diperoleh peneliti kemudian akan dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapat sebuah kesimpulan. Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberantasan praktik kolusi yakni diterbitkannya berbagai peraturan khusus utamanya dalam bidang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.