Manajemen Pengeluaran Daerah Dalam Upaya Penetapan Otonomi Daerah Kabupaten Kapuas

Indonesia adalah negara kesatuan dengan otonomi daerah. Sistem pembangunan bergerak dari sentralisasi ke desentralisasi dengan otonomi daerah. Karena sistem desentralisasi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Termasuk kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah yang diulas oleh penulis. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengeluaran daerah dalam upaya penetapan otonomi daerah dengan studi kasus di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan tujua menggambarkan pengelolaan belanja daerah di Indonesia. Konsentrasi ini juga menggunakan metode pengumpulan informasi subjektif melalui penelitian perpustakaan. Hasilnya adalah ada empat hal yang harus diketahui,dipelajari, dan diterapkan dalam manajemen pengeluaran daerah dalam upaya pemantapan otonomi daerah. Diantaranya yaitu, manajemen biaya stratejik untuk mengendalikan pengeluaran daerah, siklus perencanaan dan pengendalian, arti penting dan fungsi anggaran daerah, dan penerapan value for money dalam manajemen pengeluaran daerah. Maka dari itu, manajemen pengeluaran daerah yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang tersedia. Sehingga dapat meningkatkan kesejhteraan masyarakat, mengembangkan infrastruktur dan sarana publik, dan juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat setempat.