Tantangan Tata Ruang Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tujuan penelitian ini menganalisis proses serta hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara spasial di beberapa desa yang telah didaftarkan secara lengkap dan membandingkan hak privat yang telah terdaftar di desa tersebut dengan parameter kebutuhan penduduk akan ruang yang ada di beberapa literatur dan peraturan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur, mengolah dan menganalisis data sekunder, baik berupa peraturan, petunjuk teknis dan peta bidang tanah hasil PTSL. Desa di Kabupaten Garut dan Kota Langsa dipilih sebagai obyek studi kasus karena Kantor Pertanahan di daerah tersebut menyatakan bahwa beberapa desanya telah terdaftar secara lengkap. Penelitian menemukan bahwa kegiatan PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum menjadikan kepentingan publik yang tercermin dalam tata ruang sebagai pertimbangan utama. Padahal pemberian hak atas tanah merupakan salah satu bentuk insentif dalam tata ruang. Penguasaan fisik dan bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh warga lebih diutamakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah. Tidak adanya batasan kepemilikan privat atas tanah perumahan memungkinkan adanya akumulasi kepemilikan tanah dalam skala besar dan mengancam kepentingan publik akan tanah dan ruang. PTSL sebagai kegiatan pendaftaran tanah yang lebih berorientasi penguatan hak privat dan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap daerah membuat kepentingan publik akan tanah dan ruang mengalami ancaman.