Tinjauan Hukum Terhadap Virus Korona, Pemecatan Pegawai Dan Korupsi

Pandemi korona kian menebar ancaman yang mengganggu stabilitas negara-negara yang ada di dunia. Indonesia termasuk yang kena dampak besar karena banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban. Hal ini dapat berakibat pada timbulnya masalah serius yang menerpa paling setiap bidang kehidupan. Diantaranya yakni banyaknya perusahaan yang libur sebab ada larangan bekerja yang dibuat oleh pemerintah. Keadaan ini bisa “dimanfaatkan” oleh pengusaha yang kebetulan tidak suka dengan pegawai sehingga pegawai dipecat. Kalau ini terjadi, maka melanggar undang-undang bahkan pengusaha tersebut bisa dihukum seberat-beratnya karena melakukan tindakan tersebut pada saat sedang darurat. Keadaan darurat ini juga bisa digunakan oleh banyak pihak untuk melakukan kegiatan korupsi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemerintah pusat Republik Indonesia telah membolehkan pemerintah daerah atau instansi untuk menggunakan sebagian dana dalam upaya melawan penyakit tersebut. oleh sebab itu menurut penulis situasi ini dapat dicegah ketika ada hukum khusus yang bisa memonitoring, mengevaluasi, memberi hukuman terhadap pemanfaatan keadaan seperti ini. Tentunya hukum khusus ini dibuat menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.