Governance dan Kolom Agama Pada Administrasi Kependudukan

Di Indonesia, agama merupakan sebuah objek yang hidup di dalam ruang lingkup negara, bahkan warga negara harus mengisi kolom agama pada saat proses administrasi kependudukan seperti KTP dan/atau KK dan memilih agama yang diakui pemerintah. Padahal ada juga kaum beragama lain yang memang bukan disebut agama, tetapi kepercayaan. Maka di dalam konsep governance ini menjadi masalah ketika ada kelompok yang juga terdampak oleh kebijakan pengisian kolom agama pada administrasi kependudukan tetapi tidak diikutsertakan pada kebijakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kualitatif-deskriptif yang menggambarkan problem governance yang terjadi pada para penghayat kepercayaan dan dampak yang muncul pada para penghayat kepercayaan. Temuan studi ini ialah bahwa terjadi pemaksaan dari negara kepada para penghayat kepercayaan ketika ada kolom agama pada dokumen administrasi kependudukan, dan meningkatkan potensi ancaman konflik yang terjadi di Indonesia.