Kepastian Hukum Kontrak Karya P.T. Freeport Indonesia Dalam Perspektif Asas Hak Menguasai Negara

Kontrak karya penambangan emas di Kabupaten Mimika (Papua) ditanda-tangani oleh Pemerintah Indonesia dengan P.T. Freeport Indonesia di tahun 1967, berarti Pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Persoalan yuridis yang perlu diperhatikan terkait dengan peran Pemerintah Indonesia (badan hukum publik) yang berkedudukan sebagai salah satu pihak, dalam hubungannya dengan asas hak menguasai negara. Kenyataan seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan data penelitian berupa data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep yuridis dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer, dan lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, dan jika diperhatikan kontrak karya antara Pemerintah dengan P.T. Freeport Indonesia, terlihat bahwa Pemerintah Indonesia sebagai organ Negara telah bertindak menjadi pengusaha, sehingga dapat dikatakan kontrak karya ini telah bertentangan dengan asas-asas yang terdapat Pancasila dan UUD 1945, serta bertentangan dengan ajaran (doktrin) tentang kepastian hukum.