Dilema Pemerintah Indonesia dalam Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012

Naskah ini merupakan bagian dari buku Dinamika dan Transformasi Politik Internasional yang berasal dari kumpulan hasil ringkasan skripsi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Naskah ini menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam proses pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran pada tahun 2012. Di satu sisi, tuntutan masyarakat untuk memberi perlindungan optimal bagi ‘Pahlawan Devisa’ (Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) terus bergaung, sehingga Konvensi ini merupakan salah satu instrumen internasional yang dapat menjawab tuntutan tersebut. Di sisi lain, konvensi ini berkonsekuensi terhadap perlindungan pekerja migran bagi negara yang meratifikasi. Sehingga memberi tanggung jawab baru bagi pemerintah. Bagaimana akhirnya pemerintah bersikap? Pertimbangan apa saja yang mendasarinya? Temukan dalam tulisan ini, selamat membaca. --- This manuscript is part of the book Dinamika dan Transformasi Politik Internasional (Dynamics and Transformation of International Politics) derived from a collection of undergraduate thesis summary of International Relations students of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This article illustrates the dilemma facing by the Indonesian government in the process of ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and their families in 2012. On the one hand, the public demand to provide optimal protection for the Indonesian workers overseas continues to resonate, this Convention is one of the international instruments that can answer these demands. On the other hand, this Convention has consequences for the protection of migrant workers for ratifying countries. This consequence give new responsibilities for the government. How did the government finally behave? What are the underlying considerations? Find in this article, happy reading.