Intertemporal and Intergenerational Provision of Club Goods by the Govenunent: A Literature Survey

Artikel ini merupakan suatu studi literatur awal mengenai pengadaan club goods/impure public goods yang mempunyai karakteristik antar waktu (intertemporal) dan antar generasi (intergenerational) oleh pemerintah. Club goods didefinisikan sehagai public goods yang dapat dihatasi penggunaannya, yaitu hanya dinikmati oleh anggota-anggotanya (exclusion of benefit). Karakter club goods dapat dijumpai pada jalan tol, TV kahel, sarana olah raga dan Iain-lain. Pengadaan club goods dapat dilakukan oleh pemerintah melalui institusi politik atau pihak swasta melalui sistem pasar. Beherapa prasyarat pemecahan optimal (first order condition) yang menyangkut club goods provision, utilization, finance, membership size, membership span and maintenance yang herkarakteristtk antar waktu dan generasi disajikan dalam artikel ini berdasarkan model Total-Ekonomi Sandler (1982). Tetapi apahila pengadaan club goods jenis ini ditangani oleh pemerintah, beberapa penyimpangan (bias) akan terjadi. Bias pertama berhubungan dengan masa kerja hirokrat yang menangani proyek pengadaan club goods. Bias kedua adalah tidak terwakilinya generasi mendatang dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya. Bias ketiga berkenaan dengan distorsi permintaan yang timhul dari pihak yang memperoleh keuntungan (benefit) dan pihak yang menanggung hehan biaya (cost). Bias ini merupakan contoh klasik dari masalah free rider. Bias keempat menyangkut justifikasi intervensi pemerintah apahila asumsi anggota yang sifatnya heterogen terpenuhi. Dan yang terakhir, bias kelima menyangkut ketidak mampuan pemerintah memhatasi anggotalpengguna club goods yang optimal. Walaupun demikian, beberapa alternatif pemecahan masalah juga diberikan antara lain dengan menggunakan pressure group, interest group atau surrogate voter yang semuanya diharapkan mampu mewakili generasi mendatang dalam hal selera dan alokasi sumberdaya sehingga pengadaan club goods saat ini herguna pula di masa mendatang. Disamping itu, kapitalisasi keuntungan bersih (capitalization of net benefit) dari fasilitas pemerintah lokal dalam bisnis properti juga mempunyai potensi untuk menjawah masalah ini.