Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara

Background: Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, ketentuan yang ada belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan terhadap rancangan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mewujudkan kepastian hukum dan peran pemerintah serta masyarakat. Metode: Kegiatan ini dilakukan secara public hearing yaitu Focus Group Discussion, dimana Tim Pengabdian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Subyek dalam pengabdian ini meliputi Pemerintahan Aceg Utara, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diskusi dan dokumentasi. Hasil: Hasil dari kegiatan ini, pentingnya regulasi secara khusus dalam bentuk qanun Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Kesimpulan: Focus Group Discussion merekomendasikan pentingnya regulasi khusus untuk mengatur berbagai norma dan mengikat pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh Kabupaten Aceh Utara.